TINGKAT KESEIMBANGAN PENDAPATAN NASIONAL DAN KETERLIBATAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

 Sub Pokok Bahasan

1.      Pentingnya peranan pemerintah dalam perekonomian

2.      Kebijakan fiskal  sebagai bentuk keterlibatan pemerintah dalam perekonomian di Indonesia

3. Keseimbangan pendapatan nasional jika pemerintah terlibat dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal


1. Pentingnya Peran Pemerintah Dalam Perekonomian

Ø  Fungsi utama pemerintah adalah mengendalikan perekonomian untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu.

Ø  Dalam perekonomian tiga sektor, pemerintah bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis.

Hubungan Pemerintah dengan Rumah Tangga dan Perusahaan

Pemerintah menjalankan salah satu perannya yaitu sebagai produsen dengan menghasilkan barang dan jasa melalui BUMN seperti Pertamina, PLN dsb, produk yang dihasilkan pemerintah dikonsumsi oleh rumah tangga dan perusahaan. Produk atau Barang dan jasa yang dihasilkan oleh pemerintah misalnya minyak, Listrik, gas, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Karena pemerintah telah menghasilkan produk yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga maupun perusahaan maka pemerintah berhak untuk mendapatkan penghasilan atau pendapatan maupun menarik pajak dari perusahaan dan rumah tangga. Semua pendapatan atau penghasilan yang didapatkan pemerintah di antaranya dikeluarkan untuk membayar para pegawai negeri misalanya membayar gaji polisi, membayar gaji guru, dokter dan sebagainya, pendapatan pemerintah juga digunakan untuk memberi subsidi kepada rumah tangga maupun perusahaan. 


2. Kebijakan Fiskal Sebagai Bentuk Keterlibatan Pemerintah Dalam Perekonomian di Indonesia

Ø  Adanya pengeluaran pemerintah mengakibatkan keseimbangan pendapatan ekonomi berubah menjadi C+I+G.

Ø  GDP = Disposible Income (DI) + Pajak

Ø  Jika diasumsikan pajak tetap, maka selisih antara GDP dan DI tetap.

Ø  Asumptions: no foreign trade, transfers or depreciation


    3. Keseimbangan Pendapatan Nasional Jika Pemerintah Terlibat Dalam Perekonomian Melalui Kebijakan Fiskal

Secara Matematis.

1.      Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak lump sum (lump sum tax) yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan.

Ø  Y = C + I + G

Y = C0 + bYd + I + G

Y = C0 + b(Y – T) + I + G

Y = C0 + bY – bT + I + G

Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)

Ø  I + G = S + T

I + G = - C0 + (1 – b)Yd + T

I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T) + T

I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT

Y = 1/(1-b) (C0 – bT + I + G)

 

2.      Jika pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah pajak sebagai fungsi dari pendapatan: T = T0 + tY

Ø  Y = C + I + G

Y = C0 + bYd + I + G

Y = C0 + b(Y – T0 – tY) + I + G

Y = C0 + bY – bT0 – btY + I + G

Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G)

Ø  I + G = S + T

I + G = - C0 + (1 – b)Yd + (T0 + tY)

I + G = - C0 + (1 – b)(Y – T0 – tY) + (T0 + tY)

I + G = - C0 + (1 – b)Y – (1 – b)T0 – (1 – b)tY + (T0 + tY)

I + G = - C0 + (1 – b)Y + bT0 + btY

Y = 1/(1-b+bt) (C0 – bT0 + I + G)

 

Posting Komentar

Lebih baru Lebih lama